JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat kembali ingin melucuti kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini para anggota Dewan merekomendasikan untuk mencabut kewenangan penyidikan dan penuntutan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Itu salah satu rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 28 September mendatang," kata anggota Panitia Khusus Angket KPK, Mukh