JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mempersoalkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengatur dana saksi dibiayai oleh negara dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Mereka menilai pengalokasian anggaran untuk membayar saksi perwakilan partai politik sangat boros dan berisiko tak dapat dipertanggungjawabkan.

Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengatakan Koalisi telah