JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini, mengatakan aturan penegakan hukum dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum masih lemah. Dia menilai sejumlah pasal pada rancangan undang-undang yang diserahkan pemerintah kepada parlemen itu justru menimbulkan berbagai permasalahan baru dan sulit penerapannya. "Ada aturan yang memang harus dicermati, sehingga pelanggaran pemilu b