JAKARTA - Pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun pedoman tentang standar perencanaan anggaran pemilihan kepala daerah, supaya tidak jorjoran dalam menyusun anggaran. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, mengatakan pengalaman pilkada serentak tahun lalu menunjukkan variasi besaran anggaran pemilihan yang mencolok antara satu daerah dan lainnya. "Bahkan ada dua daerah berdempetan selisih anggarannya