JAKARTA Fraksi-fraksi di DPR tak satu kata menyikapi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemarin resmi masuk ke Program Legislasi Nasional 2016. Dalam sidang paripurna kemarin, Fraksi Partai Gerindra menolak payung hukum komisi antikorupsi direvisi.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, alasan fraksinya menolak sudah jelas. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Karena itu, hak luar bi