Tak semua yang haram dan menyerempet bahaya pasti dilarang. Buktinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 April lalu meneken Peraturan Presiden Nomor 32/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Isinya, pengadaan barang/jasa untuk pemilihan kepala daerah langsung tak usah melalui tender. Padahal sudah banyak bekas pejabat yang menjadi tersangka lantaran pernah mengingkari proses tender.Sekarang, KPU daerah cukup menunjuk perusaha...