JAKARTA - Wacana revisi sejumlah kewenangan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi soal uji makalah bagi calon peserta uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK.

Peneliti bidang hukum Indonesia Corruption Watch, Aradilla Caesar, menganggap daftar pertanyaan untuk pembuatan makalah oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tak relevan dan menyimpang. Uji kelayakan di Parlemen Senayan dianggap harus bersifat politis dengan