JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat tak bisa memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengakomodasi usul KPK. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan siap mendengarkan masukan dari pemerintah maupun fraksi pengusul tentang pasal yang perlu diubah atau ditambah. "Undangundang ini dilanjutkan pemerintah, dan DPR bersepakat. KPK hanya pandangan saja," kata Firman kemarin