JAKARTA — Seluruh fraksi Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi menunda pengambilan keputusan menyetujui atau menolak uji kelayakan dan kepatutan atas delapan nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat pleno, kemarin malam. Seluruh fraksi dalam rapat tertutup selama satu jam itu meminta waktu mengambil pendapat kedua atas sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang d