JAKARTA — Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai perluasan kewenangan tentara jangan sampai tumpangtindih dengan kepolisian. “Jangan sampai TNI bisa melakukan penegakan hukum,” katanya saat dihubungi kemarin.

Rizal mencontohkan, di Irlandia, tentara ikut serta dalam pemberantasan ge - ra kan separatis. Operasi yang dilakukan tentara,