JAKARTA - Permohonan uji materi Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Mahkamah Konstitusi mempersoalkan pasal 20 ayat (3) yang dinilai menjadi dalil bagi Kejaksaan untuk terus mengembalikan berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi. Akibatnya, tujuh kasus yang ditangani Komisi Nasional HAM selama 13 tahun terakhir tak bisa disodorkan ke pengadilan.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada penyidik untuk mengembalikan