Jakarta -- Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto meminta adanya kepastian dan kejelasan hukum sebelum menyerahkan semua aset bisnis TNI kepada pemerintah. "Untuk penyerahan seperti itu, harus ada kejelasan, terutama kepastian dan kejelasan hukumnya," kata Endriartono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/4). Kejelasan status hukum ini, menurut Endriartono, untuk menegaskan nilai, kondisi, dan eksistensi perusahaan. Namun, pada prinsipnya, menurut...