Dalam Intaian Komisi Antikorupsi
KPK dan pemerintah berusaha memfilter calon kepala daerah yang berintegritas buruk. Sayang, langkah ini tidak didukung partai.
Senin, 24 Agustus 2015
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menunjukkan dokumen kebijakan pemerintah dalam pemilihan kepala daerah. Dalam dokumen setebal delapan halaman itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan kepada partai politik agar menggelar tes integritas dalam menjaring calon kepala daerah. "Pemerintah ada niatan baik, tapi partai mempunyai cara pandang berbeda," kata Pandu di kantornya, Kamis pekan lalu.
Jangankan menggelar tes
...