Revisi Versus Perpu
Anggota Fraksi NasDem, Johnny G. Plate, menilai kekhawatiran soal penyelesaian perkara hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah tak perlu diatasi dengan cara merevisi Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pilkada. Dalam keadaan mendesak, kata dia, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang secara khusus mengatur penambahan waktu penyelesaian sengketa. "Itu instrumen legal yang bisa dipakai," kata dia.
Rabu, 8 Juli 2015
Anggota Fraksi NasDem, Johnny G. Plate, menilai kekhawatiran soal penyelesaian perkara hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah tak perlu diatasi dengan cara merevisi Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pilkada. Dalam keadaan mendesak, kata dia, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang secara khusus mengatur penambahan waktu penyelesaian sengketa. "Itu instrumen legal yang bisa dipakai," kata dia.
Usulan revisi
...