JAKARTA - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat mengancam Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Para politikus menganggap KPU tak bisa menjelaskan penggunaan dana Rp 334 miliar pada tahun anggaran 2013-2014 seperti dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Maka menjadi pertanyaan, apakah KPU dinilai layak atau tidak untuk menjadi penyelenggara pilkada serentak?" kata anggota Komisi Pemer