JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengusulkan kepada Presiden Jokowi Widodo untuk menerbitkan keputusan presiden guna menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Menurut Zulkifli, keputusan presiden bisa menjadi payung hukum rekonsiliasi sampai Rancangan Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan.

"Penyelesaian pelanggaran HAM kan bermacam-macam, tapi kami minta yang dalam Komisi Kebenaran dan Reko