JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Luky Djani menilai niat Komisi Hukum DPR untuk menunda pembahasan anggaran Kejaksaan Agung sebagai sikap yang tak pada tempatnya. Sebab, yang seharusnya dilakukan DPR adalah mengontrol apakah anggarannya efisien, efektif, atau tidak. "Bukan karena like and dislike," kata dia saat dihubungi Tempo kemarin. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Hukum Akil Mochtar mengungkapkan bahwa pembahasan apa ...