Dua berkas surat mendarat di meja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Januari lalu. Waktu itu, DPR baru saja selesai menjalani masa reses. Surat itu sama-sama menjelaskan siapa wakil koalisi fraksi pendukung pemerintah yang akan duduk di kursi pimpinan Komisi I DPR. Yang membingungkan pimpinan DPR, kedua surat menyebutkan nama yang berbeda.

Surat pertama dilayangkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Hasru