Pemerintah menginginkan pembentukan Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar penyelenggaraan pemilihan yang akan dimulai Juni nanti bisa sukses. Tapi tim pengawas yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12.05-110/2005 itu justru menuai protes.Macam-macam kecurigaan muncul. Dari tak ada landasan hukum yang jelas sampai Departemen Dalam Negeri bernafsu mengambil alih seluruh proses pelaksanaan pemiliha...