Kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tak pernah lepas dari pantauan Wicipto Setiadi. Menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, dari awal sudah kelihatan bahwa keinginan sejumlah fraksi di parlemen untuk menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung didasari motif politik belaka.

Menerima mandat rakyat, kata Wicipto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat semestinya leb