JAKARTA - Pemerintah Indonesia menganggap tidak perlu pembentukan komisi ahli kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasannya, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia dan Timor Leste telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan."Menurut pandangan kami, pembentukan komisi ahli itu berlebih-lebihan," kata Marty seperti dikutip sejumlah kantor berita asing kemarin.Ia menjel...