JAKARTA - Partai-partai politik tetap mengusung sejumlah anggota Komisi Hukum DPR menjadi calon legislator pada pemilihan umum mendatang. Selama ini mereka getol mengusulkan revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, yang isinya bakal mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang penyidikan.

Pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipa