JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak pemerintah membatalkan rencana pengucuran duit saksi partai di tiap tempat pemungutan suara. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan dana saksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu tak memiliki dasar hukum. "Dana itu jelas menyalahi aturan," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Hasto, duit saksi sebesar Rp 660 miliar itu bisa dialokasikan