JAKARTA - Bos PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, menuding Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni merekayasa rapat pembahasan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Dalam rapat itu, menurut Paulus, pihak Kementerian mengeluarkan kebijakan yang merugikan perusahaannya sebagai anggota konsorsium pelaksana proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. "Porsi pekerjaan Sandipala diturunkan, sementara porsi pekerjaan PNRI