JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo menyatakan Kementerian Dalam Negeri pernah mengajukan permintaan tambahan dana terkait dengan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Tambahan dana Rp 80 miliar itu dikucurkan untuk pengadaan alat dan penyusunan desain Data Recovery Center di 267 kecamatan hasil pemecahan wilayah.

"Tujuannya untuk mempercepat dan memperluas layanan e-KTP. Namun kenyataannya p