JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan menyederhanakan prosedur penentuan pelaksana rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur di Nanggroe Aceh Darussalam. Alasannya, perlu langkah cepat guna menangani kerusakan akibat gempa dan tsunami yang melanda 26 Desember 2004 itu.Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, persetujuan berbagai proyek rehabilitasi hanya akan melibatkan Departemen Pekerjaan Umum, konsultan, dan penyandang dana. Ia ...