JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat mengecam amburadulnya pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama tahun ini. Dewan meminta Kementerian Pendidikan tidak menjadikan hasil ujian nasional sebagai faktor dominan penentu kelulusan.

"Karena ujian nasional ini tidak sah secara hukum," kata anggota Komisi Pendidikan DPR, Leni Marlinawati, ketika rapat kerja dengan