JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengakui masih menunggak 250 pengesahan rekomendasi layanan medis dan psikologis korban kekerasan 1965 yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Permintaan belum diproses karena data dari LPSK belum lengkap," katanya kepada Tempo melalui pesan pendek, kemarin.

Menurut Imdadun, data yang belum lengkap itu seperti alamat hingga kronologi peristiwa.