DPR Tolak Sanksi Keterwakilan Calon Legislator Perempuan

JAKARTA - Komisi Pemerintahan DPR mempertanyakan peraturan Komisi Pemilihan Umum soal keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislator. Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, menilai aturan KPU soal pencoretan seluruh calon dalam satu daerah pemilihan jika tak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan tak sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. "Aturan KPU tak berkepastian hukum dan tak sesuai dengan maksud Undang-Undang," kata Arif dalam rapat kerja dengan KPU kemarin.

Selasa, 26 Maret 2013