JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyatakan Presiden bisa membatalkan qanun Aceh yang menetapkan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai atribut provinsi itu. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 melarang daerah menggunakan bendera dan lambang gerakan separatis.

"Kami akan mengkaji dan mengklarifikasi qanun tersebut," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, saat dihubungi Tempo kemarin. Ia menyata