JAKARTA - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menemukan, semua sumbangan dan pinjaman dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia tak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi itu. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, R.J. Soehandoyo, praktek itu adalah penyimpangan dan mengindikasikan tindak pidana korupsi."Dana taktis tak ada rencana anggarannya, lantas salurannya ke mana?" katanya kemarin. Ia berpendapat, para pengurus AP...