JAKARTA - Kolom identitas agama di kartu identitas penduduk dinilai mempersulit masyarakat adat penganut kepercayaan untuk mengakses layanan publik. "Kesulitan memperoleh KTP membuat mereka menjadi orang terpinggirkan," kata Ketua Sub-Komisi Pemantauan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Arimbi Heroepoetri, di Jakarta kemarin.

Komisi menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebenarnya sudah berupa