JAKARTA - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengaku belum menyikapi informasi tambahan mengenai praktek pemerasan perusahaan negara yang dikirim Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, kemarin. Anggota Badan Kehormatan bahkan belum membaca isi surat Dahlan itu.

"Kami harus menunggu anggota Badan yang masih di luar kota karena reses," kata Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa kemarin. Tapi dia memastikan sudah menerima surat berno