Sultan Harus Keluar dari Golkar

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Daerah Abdul Hakam Naja mengatakan salah satu substansi dalam undang-undang itu adalah sultan yang menjadi Gubernur Yogyakarta tak boleh menjadi anggota partai politik."Sultan sebagai gubernur harus netral dari kepentingan politik golongan mana pun. Dia itu milik rakyat Yogyakarta," kata Hakam kemarin.

Kamis, 30 Agustus 2012