JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Mei 2012 menemukan 2.392 transaksi mencurigakan milik 386 pejabat daerah. Perinciannya, 10 gubernur, 38 bupati, 159 bendahara daerah, serta 179 pegawai golongan III dan IV.

"Kami melihat profil yang bersangkutan, yang diukur berdasarkan gaji. Dari frekuensi transaksinya, kami merasa perlu ada pendalaman," kata Kepala PPATK M. Yusuf dalam temu pers kemarin.

“Modus yang bi