JAKARTA-- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dituding makin mempersulit pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Biaya pembangunan yang sudah dialokasikan Kementerian Keuangan belum ada tanda-tanda akan disetujui.

”Jika DPR terus menolak merumuskan anggaran untuk gedung KPK, biarlah rakyat yang bahu-membahu,” kata Ilian Deta Artasari, Koordinator Koalisi Saweran Gedung KPK, kemarin. Menurut dia, sebagai lembaga tinggi negara,