JAKARTA - Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan kasus Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M. Najamuddin, dipertanyakan. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana khawatir gugatan ke PTUN bisa menjadi modus baru para pejabat yang terjerat kasus korupsi. "Jangan biarkan PTUN dimanfaatkan koruptor untuk tetap menjabat," kata Denny dalam siaran pers kemarin.

Agusrin terjerat kasus korupsi dana pajak bu