JAKARTA -- Sejumlah partai menilai Undang-Undang Pemilihan Presiden tak perlu direvisi, meski beberapa lainnya berpendapat sebaliknya.

"Belum ada hal mendesak sehingga undang-undang ini harus direvisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin ketika dihubungi kemarin. Pendapat serupa muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut Nurul, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu masih cocok