JAKARTA – Rencana pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 25,6 triliun untuk 18,5 juta keluarga miskin terganjal sikap Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai ini menolak usul pemerintah untuk langsung mendistribusikan dana melalui kantor pos.

Partai Golkar dikabarkan menginginkan penyaluran bantuan tunai dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui program infrastruktur. Langkah ini dilakuka