JAKARTA -- Pemerintah menyatakan bakal menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, penolakan dilakukan jika revisi justru melemahkan lembaga antirasuah ini. "Undang-undang harus mendapat persetujuan pemerintah dan DPR. Kalau pemerintah enggak setuju, ya, enggak jadi undang-undang," katanya seusai diskusi di Jakarta kemarin.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kini s