JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan adanya sanksi bagi mereka yang tak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga itu. Usul ini dinilai solusi yang tepat untuk mencegah pemilikan rekening gendut oleh para penyelenggara negara.

"Belum ada sanksinya dalam undang-undang (jika tak menyerahkan LHKPN)," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.

Menurut Johan, masih ada pejabat yang