BK Ingin Anggota Banggar DPR Bukan Bendahara Partai

KPK memerintahkan BPKP mengaudit ruang Banggar.

Rabu, 8 Februari 2012

JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat diminta tak merangkap jabatan menjadi bendahara, wakil bendahara, atau penggalang dana partai politik. "Seharusnya tidak merangkap sebagai bendahara," kata M. Prakosa dalam Laporan Kinerja Badan Kehormatan Tahun 2009-2012 di Jakarta kemarin.

Selama ini Badan Anggaran kerap disorot sebagai tempat penggalangan dana bagi partai politik secara legal. Badan Kehormatan menilai anggota Badan Angga

...

Berita Lainnya