JAKARTA - Anggota Komisi Politik Dewan Perwakilan Rakyat, Nurul Arifin, mengatakan keinginan pemerintah membatasi dinasti politik di daerah melalui revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah bakal terganjal di DPR.

"Hal itu memang niat baik. Tapi sangat mungkin ditentang karena argumentasi pelanggaran HAM akan muncul. Dari sisi etika juga tak bisa ada pembatasan seperti itu," katanya ketika dihubungi kemarin.

Politikus Partai Golkar ini mengaku menye