JAKARTA -- Terdakwa kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), I Nyoman Suisnaya, meminta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab atas kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. Menurut Sekretaris Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi itu, badan inilah yang mengetahui pengalokasian dana PPID.

“Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab atas keputusanny