YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menolak calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Alasannya karena sudah mengakarnya mafia peradilan di dua institusi tersebut, yang akan mempengaruhi kredibilitas KPK di masa mendatang. "Kalau pimpinan KPK dari unsur polisi dan jaksa, akan menghambat gerak pemberantasan korupsi," kata Hifdzil Alim, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi, dalam konferen