KISRUH NEWMONT
Pemerintah Akan Minta Fatwa Hukum

"Masih bingung mau ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung."

Jumat, 28 Oktober 2011

JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyatakan tetap melanjutkan rencana pembelian sisa divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk menguatkan rencana tersebut, pemerintah berencana meminta pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

"Kami akan berkonsultasi, instansi mana yang lebih independen, dilihat dari aspek yuridis, formal, materiil, dan konstitusional," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan H

...

Berita Lainnya