JAKARTA -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat sepakat merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ketua Komisi Hukum DPR Benny K. Harman, revisi itu bakal membidik 10 soal, di antaranya wewenang KPK untuk menyadap. "Apakah yang ada sekarang dipertahankan atau diubah," kata Benny.

"Kami target (agar) revisi selesai tahun 2012," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai revi