Kontras: Reshuffle Abaikan Isu Hak Asasi Manusia

"Pemerintah gagal menindaklanjuti rekomendasi hukum kasus Munir."

Jumat, 21 Oktober 2011

JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada empat hal yang tidak diagendakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam reshuffle kabinet. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai sektor. Misalnya, beberapa kasus kekerasan yang terjadi dalam sengketa tanah masyarakat adat dan petani dengan pengusaha dan pemerintah. "Ini termasuk konflik dengan badan usaha milik negara dan Tentara Nasio

...

Berita Lainnya