JAKARTA -- Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kesejahteraan Rakyat meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah dan dana percepatannya. "Kami melihat dana ini tidak sesuai dengan perundang-undangan," kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Fitra termasuk dala