JAKARTA -- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan intervensi Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintah yang menginginkan adanya pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur pemerintah. "Alasan untuk meloloskan calon dari unsur pemerintah belum bisa diuji ketepatannya," kata Koordinator MTI Jamil Mubarok kemarin.

Panitia Seleksi Pimpinan KPK menyodorkan delapan nama yang dianggap layak memimpi